Sengketa pilpres 2014

http://news.detik.com/read/2014/08/16/030422/2663955/1562/mahfud-md-puji-kesaksian-novela-yang-beri-warna-lain-di-sidang-mk

Kontrol Pemilik Media dan Kekuasaan Sama Buruknya Terhadap Demokrasi

Beritapresiden : Dikutip dari http://www.presidenri.go.id Hegemoni pemilik modal dari bisnis media massa yang berkecimpung di dunia politik mengkhawatirkan demokrasi. Hegemoni dan kontrol dari kekuasaan terhadap kehidupan demokrasi juga buruk. "Saya harus mengatakan itu sama buruknya dengan hegemoni dan kontrol pemilik modal pers yang melebihi kepatutannya," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2014 di Benteng Marlborough, Bengkulu, Minggu (9/2) siang. Dalam sambutannya, Presiden SBY juga menyinggung beberapa persoalan lain yang dihadapi pers Indonesia saat ini. Misalnya yang saat sekarang ini sering menjadi polemik di masyarakat luas, perdebatan mengenai trial by the court dan trial by the press. "Pers tentulah menghormati pengadilan, tapi pengadilan juga menghormati kebenaran dan keadilan. Dan semuanya untuk rakyat sehingga tidak perlu kita harus bertempur melihat isu ini," ujar SBY, yang menyampaikan hal ini sebagai 'Sahabat Pers'. Isu lainnya adalah mengenai itikad baik pemberitaan. Presiden mengingatkan, dalam Kode Etik Pers, pasal 1 mengatakan bahwa wartawan Indonesia bersifat independen, menghasilkan berita yang akurat, dan tidak beritikad buruk. Menurut Presiden, kemerdekaan pers adalah pupuk demokrasi. "Oleh karena itu, sebagai pupuk, hendaknyalah para insan pers menyerukan semangat anti fitnah, karena fitnah --yang lebih dari pencemaran nama baik-- itu hama demokrasi," Presiden SBY menegaskan. Selain itu, pers perlu memikirkan berita apa yang disampaikan kepada masyarakat mengingat adanya jarak antara kemerdekaan pers dan daya kritis masyarakat. Di dalam masyarakat yang memiliki daya kritis dan kekuatan penalaran yang tinggi, maka masyarakat itu mampu mengkritisi isu-isu apapun. "Tapi jika daya krisis dan penalaran belum terlalu kuat, semua isu benar atau salah akan ditelan," Presiden menjelaskan. Dan isu terakhir yaitu tentang pendapat yang mengatakan right or wrong is my country dan right is right, wrong is wrong. Untuk pendapat yang pertama, ada yang mengatakan sebagai nasionalisme dan patriotismenya tinggi. Sementara untuk pendapat kedua, meskipun bangsa sendiri, kalau salah katakan salah. Terkait hal ini, Presiden SBY mempunyai pemikiran sendiri. "Sebetulnya ada jalan tengahnya yang saya anut selama ini. Karena benar atau salah adalah negara kita, mari kita jaga agar negara kita benar dan janganlah salah. Saya kira ini pilihan ketiga yang patut kita tempuh," kata SBY. "Bukan berarti saya menjadi internasionalis, tetapi saya harus menegakkan semua itu," tambahnya. (yun) Twitter: @websitepresiden

SBY: PU Harus Bertindak Cepat, dan Perbaikan Bersifat Permanen

Beritapresiden.com : dikutip dari http://www.presidenri.go.id Operasi tanggap darurat dampak banjir dilakukan secara terpadu di semua daerah, terutama yang mengalami kerusakan parah pada infrastruktur jalan. Pengerjaan harus dilakukan untuk perbaikan secara permanen. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan hal tersebut dalam keterangan persnya di Kantor Presiden, seusai shalat Jumat (7/2). Sebelumnya, Presiden SBY menggelar rapat kabinet membahas percepatan perbaikan jalan yang terdampak banjir. "Operasi tanggap darurat yang dilaksanakan pemerintah sambil menunggu waktu yang tepat, misalnya banjir diperkirakan tidak akan datang lagi, dan dilakukan perbaikan yang lebih permanen," kata Presiden SBY. Untuk melakukan percepatan perbaikan jalan rusak ini, Presiden menginstuksikan Kementerian Pekerjaan Umum berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). "Menteri PU dan Panglima TNI berkoordinasi dan bertindak dengan cepat dalam upaya tanggap darurat ini," ujar Presiden. Dalam rapat terbatas kabinet tadi, Presiden SBY penjelasan dari Menteri PU Djoko Kirmanto mengenai peta kerusakan jalan, utamanya di sejumlah provinsi atau daerah. Proses perbaikan cepat atas ruas-ruas jalan yang menggalami rusak berat sedang berlangsung. Presiden SBY menjelaskan, dalam rapat tadi telah mengambil beberapa keputusan, diantaranya operasi tanggap darurat akan dilakukan secara terpadu di semua daerah yang kerusakannya tergolong parah. "Kementerian Pekerjaan Umum secara fungsional mengemban tugas ini dengan harapan dapat dilakukan percepatan, peningkatan, dan efektifitas perbaikan jalan itu," kata SBY. Selama proses tanggap darurat, Presiden meminta Kementerian PU memastikan lalu lintas dan transportasi tetap terus berjalan. Presiden SBY juga memutuskan bahwa pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat yang kehidupan sehari-harinya terdampak paling parah akibat bencana alam. Dampak bencana terhadap ketahanan pangan nasional juga dibicarakan. Dalam rapat tadi telah dihitung berapa hektar persawahan yang terendam air. Begitu pula dengan mata pencaharian nelayan yang terganggu akibat buruknya cuaca. SBY juga mengingatkan pemerintah daerah untuk turun ke lapangan mengatasi masalah dan menggunakan anggaran yang disiapkan. "Pemerintah pusat akan memberikan bantuan sepenuhnya untuk mengatasi permasalahan ini," Presiden menambahkan. Presiden sendiri sudah turun langsung ke lapangan. Pada 2-5 Februari kemarin, Presiden melakukan kunjungan kerja ke beberapa kota di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Presiden melihat kondisi kerusakan jalan yang dapat mengancam keamanan dan keselamatan pengguna jalan. "Siapapun yang berkendara lebih hati-hati karena belum normal kondisi jalan itu," SBY berpesan. (fbw) Twitter: @websitepresiden

Presiden Menerima 13 Dubes Baru untuk RI

Beritapresiden.com Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima surat-surat kepercayaan dari 13 Duta Besar LBBP untuk Indonesia, di Ruang Kredensial, Istana Merdeka, Kamis (30/1) pukul 15.00 WIB. Dari 13 dubes tersebut, ada yang berkantor di Jakarta, ada pula yang merangkap dan berkedudukan di luar Indonesia. Dalam sambutan singkatnya pada acara ramah tamah, Presiden SBY berharap para dubes dapat mempeluas hubungan bilateral negara mereka dengan Indonesia. "Banyak kesempatan, menurut saya, yang dapat diciptakan, ditemukan, untuk memperkuat kerja sama dan kemitraan kita," ujar SBY. Presiden juga menyampaikan bahwa dunia saat ini tengah menghadapi banyak tantangan global, baik itu ekonomi, keamanan, pertahanan, ataupun perubahan iklim. Menurut SBY, solusinya adalah dengan memperkuat kolaborasi dan kerja sama untuk menghadapi tantangan bersama.
Pada 15 tahun lalu, ujar SBY, Indonesia juga pernah mengalami krisis. Dan dengan semangat serta kerja keras, krisis itu perlahan tapi pasti bisa diselesaikan. "Dengan memiliki kerja sama yang baik, saya yakin Indonesia akan maju di masa depan seperti juga dengan negara-negara anda demi masa depan yang lebih baik," SBY menambahkan.
Adapun 13 Duta Besar yang menyerahkan surat-surat kepercayaan kepada Presiden yaitu:

1. Dubes LBBP Romania untuk RI Valerica Epure

2. Dubes AS untuk RI Robert Orns Blake

3. Dubes Republik Polandia Tadeusz Andrzej

4. Dubes Republik Afrika Selatan Pakamisa Augustine Siluba

5. Dubes Kesultanan Oman Sayyid Nazar bin Al-Julandi bin Majid Al-Said

6. Dubes Republik Armenia Anna Aghadjanian

7. Kepala Delegasi Uni Eropa untuk RI Olof Skoog

8. Dubes Republik Slovenia untuk RI Milan Lalazic, berkedudukan di Canberra, Australia

9. Dubes Republik Demokratik Federal Euthopia Dibaba Abdetta, berkedudukan di Seoul

10. Dubes Republik Nigeria Ali Illiassou, berkedudukan di New Delhi

11. Dubes Kerajaan Swazilandia Zanela Angeline Maluli, berkedudukan di Kuala Lumpur

12. Dube Persatuan Komoro Mahmoud M. Aboud, berkedudukan di Beijing

13. Dubes Republik Mauritius Premdut Doangoor, berkedudukan di Kuala Lumpur

Mendampingi Presiden SBY dalam kesempatan ini Menlu Marty Natalegawa dan Mensesneg Sudi Silalahi. (yun) Twitter: @websitepresiden